Pra Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN
Lapas Kelas IIA Pekanbaru Raih Penghargaan Terbaik se-Riau

Sebagai pengakuan atas kinerja Lapas Kelas IIA Pekanbaru dalam mewujudkan pertanggungjawaban laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, lembaga ini menerima penghargaan Penetapan Status Penggunaan (PSP).
PEKANBARU - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru, Sapto Winarno, dan Operator BMN Lapas Pekanbaru turut serta dalam kegiatan Pra Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Pemutakhiran Data BMN Periode Semester II Tahun Anggaran 2023, Rabu (17/1).
Kegiatan ini dilaksanakan secara langsung di Ruang Serbaguna Ismail Saleh Kantor Wilayah Kemenkumham Riau pada Selasa (16/01/2024).
Dalam acara tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Budi Argap Situngkir, secara resmi membuka kegiatan Pra Rekonsiliasi yang diikuti oleh seluruh Kepala UPT se-Pekanbaru dan secara virtual oleh Kepala UPT di luar Pekanbaru.
Sebagai pengakuan atas kinerja Lapas Kelas IIA Pekanbaru dalam mewujudkan pertanggungjawaban laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, lembaga ini menerima penghargaan Penetapan Status Penggunaan (PSP) status BMN terbaik se-Riau.
Budi Argap menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki tujuan untuk memastikan keakuratan data laporan keuangan dan BMN di lingkungan Kemenkumham Riau.
"Kegiatan ini sangat penting untuk dilakukan, karena data laporan keuangan dan BMN merupakan data yang krusial dan harus akurat," ucap Budi Argap.
Kepala Kanwil Kemenkumham Riau juga memberikan sinyal positif terhadap para pengelola keuangan, terbuka untuk bertanya dan berdiskusi apabila mengalami kendala dalam menyusun laporan keuangan.
"Silahkan untuk datang dan bertanya ke Kanwil jika terdapat kendala agar terwujudnya laporan yang akuntabel," ucap Budi Argap.
Kegiatan Rekonsiliasi data laporan keuangan dan BMN menjadi sarana pencocokan dan kesesuaian data keuangan dan BMN dari masing-masing unit kerja, termasuk Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Tujuan lainnya adalah menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi kendala yang mungkin muncul dalam pelaporan keuangan.
Dengan demikian, Kemenkumham Riau berupaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keakuratan dalam mengelola keuangan negara.
Editor :Yefrizal
Source : Lapas Kelas IIA Pekanbaru